pendamping-desa.com-TPP Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ketahanan pangan desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemutakhiran data KDMP, data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), hingga pemantauan perencanaan Dana Desa tahun 2026.
Rakor ini dipimpin oleh Koordinator Kabupaten Musi Banyuasin Dedy Dharma Riza Saputra, SE, serta dihadiri oleh Tenaga Ahli Yudhi Habibi, Indrawan, dan Eni Fitriana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.
Dalam sambutannya, Dedy Dharma Riza Saputra, S.E menegaskan bahwa ketahanan pangan desa menjadi salah satu fokus utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa ke depan. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Perencanaan ketahanan pangan harus disusun secara matang dan terintegrasi dengan Dana Desa, termasuk melalui optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa,” ujar Dedy.
Selain itu, Rakor juga menyoroti penguatan BUMDes agar mampu berperan lebih optimal dalam mendukung ekonomi lokal. Dedy menekankan pentingnya tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Yudhi Habibi memaparkan pentingnya pemutakhiran dan validasi data, khususnya data KDMP dan data BLT-DD, sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program bantuan. Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci agar kebijakan dan bantuan tepat sasaran.
“Data yang valid akan mendukung perencanaan Dana Desa 2026 yang lebih berkualitas serta meminimalkan potensi kesalahan sasaran,” jelas Yudhi Habibi.
Pada sesi teknis, Tenaga Ahli Indrawan menekankan pentingnya pemantauan perencanaan Dana Desa 2026 sejak tahap awal. Menurutnya, pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar perencanaan desa selaras dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Pemantauan sejak awal akan membantu desa menyusun program yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkap Indrawan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Eni Fitriana menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antar unsur terkait menjadi kunci kelancaran pelaksanaan program desa. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data dan perencanaan pembangunan.
“Dengan sinergi yang kuat, perencanaan Dana Desa 2026 diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat desa,” ujar Eni Fitriana.
Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh TPP memiliki pemahaman yang sama terkait prioritas program desa, khususnya dalam ketahanan pangan, penguatan BUMDes, validitas data KDMP dan BLT-DD, serta perencanaan Dana Desa 2026 di Kabupaten Musi Banyuasin.
