 |
| Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya untuk mendukung aspirasi para perangkat desa terkait status kepegawaian mereka. www.pendamping-desa.com |
pendamping-desa.com-Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, secara resmi melantik Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) periode 2025–2030.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Joglo Saestu, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kamis (1/5/2025).
Acara tersebut digelar bersamaan dengan kegiatan Halal bihalal PPDI Kabupaten Klaten dan dihadiri oleh ribuan perangkat desa dari berbagai wilayah, termasuk para pengurus yang baru dilantik.
Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pejabat dari Kementerian Desa PDT, serta jajaran Bu Forkopimda Kabupaten Klaten seperti Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo dan Dandim 0723/Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto.
Dalam struktur kepengurusan baru, Sarjoko dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PPDI Pusat untuk masa bakti 2025–2030.
Dalam sambutannya, Sarjoko menyampaikan sejumlah harapan kepada Mendes PDT, salah satunya mengenai kejelasan status kepegawaian bagi perangkat desa.
“Meski kami bekerja untuk desa dan masyarakat, status kepegawaian kami masih belum jelas. Kami bukan ASN maupun PNS. Kami siap melaksanakan tugas dari kementerian, seperti koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis. Tapi kami mohon kejelasan status kepegawaian agar lebih semangat dalam mengabdi,” kata Sarjoko.
Selain itu, ia juga menyinggung soal program Koperasi Perangkat Desa yang diusung PPDI dan berharap dukungan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian organisasi melalui koperasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyambut baik pelantikan pengurus baru PPDI dan menyatakan komitmennya untuk mendukung aspirasi para perangkat desa.
“Saya sangat senang bisa hadir dan menyaksikan kekompakan PPDI. Program ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’ bisa sukses dengan sinergi dan kesungguhan dari PPDI,” ujarnya.
Yandri juga menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi terkait status kepegawaian perangkat desa dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian kami akan perjuangkan status kepegawaian mereka. Mereka adalah ujung tombak pembangunan desa, dan kalau statusnya jelas, saya yakin semangat kerja akan meningkat,” tegas Yandri.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran PPDI dalam menyukseskan berbagai program desa seperti Koperasi Merah Putih, BUMDes, Desa Ekspor, dan Desa Wisata.
“Tanpa pengawalan dari PPDI, program-program ini sulit tercapai. Maka jaga kekompakan, jaga semangat mengabdi. Insya Allah, hal lainnya akan kami perjuangkan,” pungkasnya.