pendamping-desa.com-Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan tema besar “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” sebagai strategi memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.786,5 triliun, dengan defisit yang tetap terjaga secara sehat dan berkelanjutan. APBN diarahkan sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan dari desa.
Pembangunan Desa dan Dana Desa Jadi Prioritas
Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan desa melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun, termasuk Dana Desa Rp60,6 triliun. Dana ini diarahkan untuk:
- Penguatan pelayanan publik di desa
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani
Bagi pendamping desa, RAPBN 2026 menjadi landasan penting dalam memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Ketahanan Pangan: Anggaran Rp164,4 Triliun
Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun pada sektor ketahanan pangan. Fokus kebijakan meliputi:
- Pengembangan kawasan padi seluas lebih dari 2,1 juta hektare
- Cetak sawah baru 250 ribu hektare
- Penyaluran pupuk bersubsidi 9,62 juta ton
- Bantuan alat mesin pertanian dan infrastruktur irigasi
- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Penguatan UMKM dan Koperasi Desa
RAPBN 2026 juga menempatkan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Pemerintah mendorong akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta penguatan kelembagaan koperasi desa. Salah satu program unggulan adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan fasilitas pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi.
Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan hingga kisaran 6,5–7,5 persen pada 2026. Program utama meliputi PKH, bansos sembako, BLT Desa, serta subsidi KUR bagi UMKM.
APBN 2026 Sehat dan Pro Desa
Melalui RAPBN 2026, pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal yang sehat, akseleratif, dan suportif, dengan fokus pada pembangunan desa, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bagi pendamping desa, RAPBN 2026 menjadi pijakan strategis dalam mendukung desa mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan menuju Indonesia maju.
Selengkapnya silahkan Unduh file dibawah ini:
Tags:
KABAR DESA